Rakor Bersama PPK, KPU Sarolangun Persiapkan Pelantikan PPS

NEWSJAMBI.ID, SAROLANGUN – KPU Kabupaten Sarolangun menggelar rapat koordinasi (rakor) onilne bersama anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) 2020 non-aktif, Jumat (5/6). Rakor di ikuti Komisioner, Sekretaris, Kasubbag KPU Kabupaten Sarolangun serta anggota PPK Se-Kabupaten Sarolangun.

Dalam rapat tersebut dibahas mengenai rencana pengaktifan kembali PPK setelah dinonaktifkan beberapa waktu lalu akibat bancana non-alam covid-19. Selain itu juga dibahas mengenai persiapan pelantikan PPS Pilgub 2020 yang sebelumnya ditunda.

Ketua KPU Kabupaten Sarolangun Muhammad Fakhri dalam kesempatan tersebut menginstruksikan kepada anggota PPK untuk melakukan pendataan ulang terhadap status PPS terpilih yang akan dilantik. Hal tersebut untuk memastikan apakah PPS masih memenuhi syarat untuk dilantik atau tidak. Selain itu PPK juga harus mendata riwayat kesehatan PPS untuk menghindari kasus covid-19 yang saat ini masih bergulir.

“PPK harus memantau kondisi terkini dari PPS terpilih yang akan dilantik. Apakah masih memenuhi syarat atau tidak. Termasuk juga kondisi kesehatan mereka. Apakah ada dari PPS tersebut yang menjadi ODP (Orang Dalam Pemantauan-red) atau kasus-kasus covid-19 lainnya,” tegas Fakhri kepada anggota PPK.

Ibrahim selaku anggota KPU divisi sumber daya manusia (SDM) menginformasikan kepada PPK bahwa pelantikan PPS akan dilakukan dengan dua mekanisme yaitu secara langsung atau secara online hal tersebut tergantung kondisi dari masing-masing kecamatan.

“Mengingat kondisi terkini dari bencana covid-19 ini proses pelantikan nantinya memiliki dua opsi yaitu secara langsung atau online. Hal tersebut tergantung kondisi kecamatan setempat sesuai dengan kasus covid-19 dimasing-masing kecamatan. Selain itu juga tergantung pada kondisi jaringan apakah memenuhi syarat untuk pelantikan secara online. Nanti setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jambi, kita akan putuskan tata cara pelantikan PPS. Wajib dicatat bahwa pelantikan secara langsung harus melalaui protokol kesehatan covid-19,” jelas Ibrahim. (*)