NEWSJAMBI.ID, SAROLANGUN- Pengelolaan dana pencegahan dan penanangan Covid-19 dikabupaten Sarolangun menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sarolangun. Hal ini dibuktikan dengan dilakukan pemanggilan dinas dan instansi terkait untuk memaparkan soal transparansi pengelolaan dana tersebut.
Adapun dinas terkait yang di panggil tersebut yakni Dinas kesehatan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chatib Quzwain, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Sarolangun, Kamis, (25/06/2020)
Wakil ketua I DPRD Sarolangun, Aang Purnama saat dikonfirmasi via telepon mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pertemuan dengan pihak terkait dengan agenda meminta transparansi penggunaan dana Covid-19 kabupaten Sarolangun.
“Pertemuan masih berlanjut ndo, sekarang lagi break sebentar nanti dilanjutkan lagi, semua dinas terkait kita panggil termasuk Sekda Sarolangun dan BPKAD yang selaku pemangkas anggaran di OPD dan refocusing anggaran,” ujar Aang Purnama.
Menurutnya, pemanggilan dinas terkait tersebut merupakan inisiatif dari DPRD Sarolangun selaku pengawas penggunaan anggaran APBD dikabupaten Sarolangun.
“Kita harus tau dana itu dikemanakan saja, jangan sampai ada kecurigaan ditengah masyarakat terhadap pengelolaannya,” katanya lagi.
Menurutnya, hingga saat ini berdasarkan keterangan dari dinas terkait dana Covid-19 Sarolangun yang sudah terpakai mencapai 11 Milyar yang terbagi di beberapa instansi, yakni Dinkes, BPBD, Dinsos, RSUD Chatib Quzwain dan PUPR Sarolangun.
“Menurut keterangan yang kita dapat dari pertemuan hingga saat ini, dana yang sudah terpakai sebanyak 11 milyar, nanti akan kita bahas lagi dana sebesar itu dikemanakan saja peruntukkannya, kita hanya ingin dana ini benar-benar terpakai sesuai peruntukkannya bukan sesuai keuntungannya,” pungkasnya. (ika)
Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.
Discussion about this post