PKC PMII Jambi Kecam Tindakan Kekerasan Aparat Kepolisian Terhadap Kader PMII di Kabupaten Pamekasan

NEWSJAMBI.ID, JAMBI– Terjadinya tindakan kekerasan terhadap sebuah proses penyampaian aspirasi menunjukkan kemunduran bagi negara demokrasi, Sebab, menyampaikan sebuah pendapat merupakan hak fundamental yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi.

Hal itu lah yang disampai Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) provinsi Jambi, Hengki Tornado dalam menyikapi tindakan kekerasan aparat kepolisian terhadap aksi Demontrasi tolak tambang yang dilakukan oleh PMII Kabupaten Pamekasan, pada Kamis (25/06/2020) pagi di depan Kantor Bupati Pamekasan.

Bahkan Ia mengecam keras tindakan yang dilakukan aparat keamanan terhadap mahasiswa PMII yang sedang melakukan aksi, sehingga mengalami luka.

“Kami mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh institusi Polri, terkhusus Polres Pamekasan, Atas kejadian pemukulan mahasiswa PMII pemekasan saat melakukan demontrasi,” tegas Hengki Tornado, Kamis (25/6).

Dikatakannya lagi, seharusnya pihak kepolisian bisa mengayomi dan memberikan rasa aman dan nyaman dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, bukan justru melakukan tindakan represif terhadap aksi PMII Pamekasan.

“Dengan alasan apapun, pemukulan terhadap massa aksi tidak bisa dibenarkan, dan harus di pertanggungjawabkan,” tegasnya lagi

Menurut Hengki, aksi tolak tambang tersebut murni berangkat dari kegelisahan dan aspirasi masyarakat daerah pertambangan serta ia menilai Polres Pamekasan tidak tegas dalam penindakan soal tambang ilegal di Pamekasan

Hengki Torbado, menegaskan terjadinya tindak kekerasan tersebut menjadi bukti bahwa institusi kepolisian khususnya polres pemekasan, telah kehilangan kendali dalam mengontrol aparat kepolisian yang ada di bawah komandonya.

“Kepolisian dalam hal ini Kapolres Pemekasan harus bertanggung jawab atas terjadinya tindak kekerasan pada aksi hari ini,” pintanya.

Lebih jauh, Hengki Tornado mendesak Kapolri melalui Kapolda Jatim untuk menindak tegas Kapolres Pamekasan dan oknum harus bertanggungjawab dalam mengusut tindakan represif pengamanan massa aksi.

“Kami mendesak Polri untuk mengusut tuntas tindakan represif aparat keamanan pada massa aksi, karena penyampaian aspirasi seharusnya di lindungi bukan di hakimi, apapun itu alasanya, dan jangan sampai terulang kembali dimanapun PMII melakukan aksi demontrasi di penjuruh tanah air ini,” pungkasnya. (ika)