NEWSJAMBI.ID, SAROLANGUN – Selain berani mengabaikan surat Bupati terkait kewajiban PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa (APTP) dan juga termasuk Konplik dengan masyarakat, Agrindo juga terang-terangan kangkangi Aturan dan Undang-undang yang berlaku dinegara indonesia seperti Undang undang ketenagakerjaan.
Ini dibuktikan dimediasi kedua kemarin rabu (24/06) dimeja ruang pola dinasnakertran sarolangun, dalam rangka perivikasi pesangon yang dibayar pihak perusahaan Agrindo tidak didasari dengan undang undang yang mengatur pesangon bagi pekerja yang di PHK.
Pembayaran pesangon pada dasarnya yang berlandaskan Undang-undang Ketenaga kerjaan Pasal 164 ayat 3, bagi pekerja yang di PHK oleh PT Agrindo dengan masa kerja lebih kurang mencapai 13 sampai 15 tahun memperoleh seharusnya pesangon senilai 80 Juta atau lebih, sedangkan melalui versi perusahaan itu sendiri hanya memberikan seperempat dari hitungan pesangon yang sebenarnya.
Dimediasi kedua ini, pihak agrindo yang diwakili Askepnya Abdul Rahman meski sudah kehabisan alasan karena tidak sanggup membayar pesangon sesuai undang undang yang berlaku, tanpak ia mencoba mengelabui anggota mediasi dengan mengatakan uang yang diberikan itu bukan pesangon melainkan Konpensasi.
“Itu dari perusahaan pak konpensasi untuk karyawan yang di PHK.”ujarnya dengan menundukkan kepala kebawah.
Hal tersebut secara langsung dibantah keras Solahuddin Nopri kepala dinas Nakertran.
“Kita tidak bicara konpensasi pak kita bicara pesangon saat ini, kalau bapak bicara konpensasi mana nyambung dengan yang kita bahas saat ini.”pungkas Nopri yang juga tanpak kesal kepada Askep Agrindo itu.
Kekesalan juga sempat memicu 3 perwakilan dari 25 Korban PHK yang duduk disana pada saat mendengar pemaparan dari pihak Perusahaan Adrindo yang sejak pada klaripikasi sampai mediasi kedua, nominal Pesangon tidak berobah dan tidak dapat ditolirir itu.
“Saya tanya pak, rumusnya dari mana angka pesangon yang bapak sebutkan itu.”pungkas Abdur rahman salah seorang perwakilan 25 korban PHK Agrindo yang tergabung pada Serikat Pekerja Peduli Buruh Sejahtera Sarolangun (PBSS) .
Melihat tidak ada titik temu klaripikasi soal pesangon 25 mantan perusahaan Agrindo yang di PHK,melalui mediasi yang dimediator oleh Disnakertran sarolangun beberapa tahap ini, dan geram dengan ketidak pedulian pihak perusaan terhadap penzoliman yang dilakukan kepada mereka (25 Korban PHK), Kini merek bersurat dan mengadu kepada bupati sarolangun dalam hal ini disampaikannya kepada Asisten II Bupati Sarolangun.
“Kemarin kami menghadap langsung bapak sekda Sarolangun bapak Nasir, kebetulan kemarin mereka masuk kelahan Agrindo bersama timdu lainnya, alhamdulillah beliau sangat tanggap dan siap mengurus persoalan pesangon kami yang belum dibayar sesuai Undang Undang.” Ucap Ivo Ketua Serikat PBSS saat diwawancarai harian ini.
“Dan kami diminta bersurat kepada bapak bupati.”tambahnya lagi.
Sementara Roni, yang juga merupakan salah satu Tim 25 itu, mengaku dirinya senang karena urusan pesangon yang dituntutnya kini krpada agrindo sufah mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten sarolangun.
“Alhamdulillah kami semua merasa senang, karena tuntutan kami sekarang mendapat dukungan dari pemerintah,”ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dapat dirangkum wartawan ink, dengan mendapat dukungan pemerintah kabupaten sarolangun, mereka berharap tidak menunggu waktu lama Agrindo akan berlaku koperatip dengan membayar pesangon mereka sesuai undang undang yang mengatur tentang pesangon. (br)
Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.
Discussion about this post