Sarolangun Ditetapkan Siaga Darurat Karhutla

NEWSJAMBI.ID, SAROLANGUN- Tidak hanya siaga darurat pandemi Covid-19, Pemerintah kabupaten Sarolangun juga menetapkan status siaga darurat terhadap bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Penetapan status tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi tim satgas penanganan bencana Karhutla, diruang aula kantor bupati Sarolangun, Selasa (14/07) kemarin. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Bupati Sarolangun, Hilallatil Badri tersebut dihadiri oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta jajaran Forkompinda Kabupaten Sarolangun.

Dalam rapat tersebut, Wabup Sarolangun, Hillalatil Badri mengatakan bahwa kesepakatan penetapan status siaga darurat karhutla tersebut melihat saat ini sudah mulai titik panas di Kabupaten Sarolangun. Selain itu, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh BMKG, pada tahun 2020 ini diperkirakan akan terjadi kemarau panjang bahkan tingkat panasnya lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,

“Titik Panas sudah mulai muncul, maka tentu kita perlu waspada dalam hal ini. Karena ini tanggung jawab bersama. Saya harap kerja sama kita, forkompinda agar bersama-sama melaksanakan kegiatan ini dengan baik,” ujar Wabup saat memimpin rapat.

Ia juga meminta agar SK tim satgas siaga karhutla untuk segera dibuat sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan antisipasi penanganan bencana karhutla ke depan.

“Setelah ada SK satgas ini lakukan apel siaga karhutla dan kemudian tim akan membuat program kerja apa saja yang akan dilakukan,” katanya lagi.

Selain itu, Wabup juga menegaskan agar perusahaan perkebunan dapat menyiapkan sarana dan prasarana dalam antisipasi dan penanganan karhutla di wilayahnya masing-masing.

“Kalau ada perusahaan tidak sesuai aturan dalam kelengkapan, tahap awal perusahaan diberikan teguran. Kalau sudah berulang kali teguran, kemudian kita laporkan,” tegas wabup

Disamping itu, Ia berharap perusahaan dapat menjaga kemitraan dengan pemkab Sarolangun dengan baik, karena karhutla sering terjadi di area perusahaan, sehingga membutuhkan kerjasama dalam mencegah terjadinya Karhutla.

“Kebakaran itu banyak di daerah perusahaan, maka perusahaan tentu harus melengkapi sarpras penanggulangan karhutla,” pungkasnya. (ika)