NEWSJAMBI.ID, SAROLANGUN– Anggota Bawaslu provinsi Jambi, Afrizal, S.Pd.I., M.H menegaskan bahwa terhitung dari tanggal 8 Januari 2020, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai akhir masa jabatan.
“Pokoknya terhitung dari hari ini, calon petahana dilarang melakukan mutasi ataupun pergantian pejabat,” ujar Afrizal, Rabu (8/1).
Selain itu, calon petahana juga dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon baik didaerah sendiri maupun didaerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
Menurutnya, dalam penyelenggaraan pilkada, ketentuan tersebut diatur dalam pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan perubahan perppu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang untuk melindungi Pejabat ASN dan menjamin Netralitas Pejabat ASN Maupun pegawasi ASN didaerah dari intervensi politik dan calon petahana.
“Terpilih atau tidak terpilih calon petahana dalam pilkada September kedepan, Ia tidak dapat melakukan mutasi atau pergantian pejabat sampai akhir jabatan, karena ini sesuai Ketentuan dalam pasal 71 yang menegaskan dan menguatkan ketentuan dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik,” ujar Afrizal
Oleh karena itu, Ia menghimbau pejabat ASN untuk melayani seluruh elemen masyarakat dengan baik dan bekerja secara professional jangan takut dengan pimpinan karena pencalonan kepala daerah.
“ASN jangan takut, bekerja lah secara profesional, jagalah netralitas, jangan ikut berpolitik praktis, apalagi menjadi tim sukses, karena itu dilarang,” katanya lagi.
Saat ditanya mengenai sanki yang akan di berikan terhadap pejabat ASN yang terbukti melakukan politik praktis. Secara tegas ia mengatakan bahwa sanksi administratif dan pidana dapat diterapkan bagi calon petahana maupun Pejabat ASN yang melanggar larangan aturan tersebut.
“Bisa saja sanksi administratif ataupun pidana, sanksi itu bisa ke calon petahana ataupun ke ASN apabila memang terbukti,” pungkasnya. (ika)
Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.
Discussion about this post