Sarolangun Peringkat Satu Dalam Kepatuhan LHKPN Se-Provinsi Jambi

SAROLANGUN, NJ- Pemerintah kabupaten Sarolangun menduduki peringkat satu dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) se provinsi Jambi. Hal ini berdasarkan raport tingkat kepatuhan dalam penyampaian laporan harta kekayaan pejabat negara yang diterbitkan per 19 Maret 2020 khusus untuk pemerintah kabupaten dan kota se provinsi Jambi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Mengenai LHKPN tahun lalu Alhamdulillah terbaik se provinsi jambi, dan tahun ini sepertinya kita kembali mempertahankan predikat tercepat dan kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat negara,” ujar Waldi Bakri selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten Sarolangun. Menurutnya, untuk kabupaten Sarolangun LHKPN sudah rampung pada awal Maret tahun ini, dari 700 pejabat yang terdata wajib lapor LHKPN di KPK.

“Minggu pertama bulan maret kita sudah mencapai 100 persen dari 700 pejabat yang wajib lapor dan terdata di KPK, kemudian ada Bank Jambi yang juga mencapai 100 persen, tapi BPD itu jumlahnya hanya 183 wajib lapor,” katanya lagi.

Hanya saja kata Waldi, KPK juga mengeluarkan surat ederan nomor 100 tahun 2020 tentang perpanjangan masa penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Berkenaan dengan situasi perkembangan terkini terkait pendemi Corona (Covid 19), dimana presiden telah mengeluarkan pidato pada 15 Maret untuk masyarakat agar menghindari kontak dekat guna menghindari dan terjangkitnya penyebaran virus Corona.

Meskipun ada tenggang waktu perpanjangan yang dikeluarkan KPK hingga 30 April bulan depan, tapi ini tidak mempengaruhi hasil tingkat kepatuhan kita dalam pelaporan itu. Sebab kita sudah rampung 100 persen,” jelasnya.

Hasil tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya Bupati Drs H. Cek Endra yang intens mengingatkan OPD dalam rapat staf untuk taat akan LHKPN dan aturan yang telah ditetapkan negara.

“Ini juga berkat kerja keras bersama, apalagi pak bupati setiap rapat selalu mengingatkan kami, keseriusan OPD juga kita apresiasi. Cuma yang menjadi kendala kami persoalan Password, kadang pejabat terkait kerap lupa. Kedepan, kendala ini akan kita minimalisir, dengan membuat satu berkas password yang khusus masing-masing OPD supaya tidak ada lagi yang lupa,” pungkasnya. (Ika)